This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

kami

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Harus tetap maju walau banyak rintangan yang menghadang.

Komitmen yang tinggi akan membawa kita kepda kesuksesan yang membanggakan

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

11 Februari 2013

Asismen


  1. Asismen.
Penertiaan asismen adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi klien dan segala sesuatu yang bersangkutan dengannya. Data yang kita peroleh tersebut mempelajari dan menganalisisnya apakah data tersebut menyebabkan masalah. Apakah yang dapat diubah dari masalah tersebut.

  1. Asismen sebagai proses dan produk
a.       Asismen sebagai proses
            Asismen sebagai sebuah proses asismen merupakan on going proses (proses yang selalu berjalan) karena proses asismen tidak bisa dibatasi secara tegas karena proses asismen pada dasarnya berjalan terus dari awal penyembuhan hingga akhir penyembuhan. Ketika proses penyembuhan berjalan proses asismen bisa terjadi bila masalah lain ditemukan pada klien yang sedang kita berikan penyembuhan atau pemulihan.
b.      Asismen sebagai produk
            Asismen sebagai produk proses asismen yang kita lakukan mulai dari awal sampai akhir bisa dikatakan sebagai sebuah produk karena dalam proses asismen yang kita lakukan pada klien kita mengeluarkan plening yang kita buat pada klien plening yang kita buat bisa dikatakan sebagai sebuah produk. Dan plening yang kita buat harus diupdate atau direvisi seperti apa yang dikatakan Zastrow (1995) meskipun asismen dianggap sebagai produk, biasanya asismen harus diupdate atau direvisi.
Level Asismen bisa di bagi tiga pada level Mikro (individu), level Meso (kelompok atau keluarga) dan Makro (masyarakat) disini yang bisa kita asismen pada level mikro kasus-kasus yang muncul kepada diri klien yang perlu penanganan, pada level meso kebiasaan, budaya, kepercayaan dan nilai, pada level makro struktur ekonomi, sosial dan politik.
  1. Tujuan pelayanan
Penentuan tujuan berdasarkan asismen yang kita lakukan dalam membuat tujuan klien dan peksos membuat secara bersama-sama apayang akan di capai dalam menyelesaikan sasus yang di hadapi klien dan memastikan beberapa pilihan yang intervensi yang dilakukan sesusi dengan kapasitas klien dan peksosnya sendiri. Beberapa rencana intervensi klien dan peksos pilihan-pilihan mana yang dilakukan terlebih dahulu. Memisahkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka penjang. Tujuan yang efektif dapat berfungsi sebagai loncatan dan pelaksanaan terapi kepada klien sebagai komitmen untuk terlibat dalam peroses perubahan.

  1. Pelayanan langsusng (direct service) dan pelayanan tidak langsung (indirect service)
a.       Pelayanan langsusng (direct service)
Pelayanan secara langsung yang kita lakuakan kita langsung menangani klien yang kita tangani memberikan intervensi kepada klien kita baik itu individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok kecil yang di pusatkan pada berhubungan dengan orang lembaga masyarakat dalam lingkungan peningkatan pemahaman proses intervensi memberdayakan lienpertolongan pertama pada klien tempet tinggal klien kita. Setiap penanganan yang dilakukan tergantung pada kemampuan pekerja sosial, pekerja sosial cenderung lebih sering melakuakan tindakan yang sudah lajim dipakai dari pada tindakan diluar kebiasaan yang di lakukan oleh pekerja sosial.
b.      Pelayanan tidak langsung (indirect service)
Pelayanan  tidak langsung kepada bagamana si peksos dapat mengembangkan jejaring bagaimana ia memberikan pelayanan kepada klien untuka menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan si pekerja sosial  mendapatkan akses terhadap berbagai sistem sumber yang dapat membantu klien untuk mendapatkan berbagai pelayanan yang baik dari sistem sumber dari lainnya, selain si pekerja sosial saja.
  1. Monitoring dan evaluasi
            Memang sulit untuk membedakan antara monitoring dan evaluasi karena monitoring dan evaluasi sungguh sangat sulit untuk membedakannya. Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap semua proses kegiatan yang dilaksanakan sedangkan evaluasi kegiatan yang melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dari kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada seliruh tahapan proses layanan yang di berikan kepada klien. Pekerja sosial dan klien melakukan pemantauan terhadap proses intervensi yang telah di lakukan dan melakukan penilaian terhadap dampak situasi permasalahan klien. Secara umum Evaluasi dibagi kepada dua tipe yakni tipe on going evalution atau evaluasi terus menerus dan ex-post evaluation atau evaluasi akhir (suharto 2005)

  1. Terminasi
            Terminasi merupakan tahap pengakhiran dan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan kelompok sasaran (individu, kelompok, komunitas). Dalam sebuah proses pemberian pelayanan kepada klien seringkali tahap ini di lakukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri. Tahap ini dilakukan karena perogram sudah harus di hentikan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai.

3 Februari 2013

GROUP WORK


GROUP WORK
Dalam praktek pekerjaan sosial, pekerja sosial dapat melakukan berbagai metode dalam menangani masalah klien. Terapi kelompok biasa disebut dengan group work atau group theraphy. Terapi kelompok adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang menggunakan kelompok sebagai media dalam proses pertolongan profesionalnya. Group theraphy digunakan untuk memelihara atau memperbaiki keberfungsian personal dan sosial para anggota kelompok.
Terapi ini telah sering dilakukan di negara maju seperti Amerika. Disana terapi ini digunakan untuk menangani masalah individu maupun masalah sosial lainnya. Di dunia industri, metode terapi kelompok ini biasanya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami para pegawai seperti kecanduan rokok, alkohol, obat-obatan terlarang, kemalasan bekerja dan konflik antar pegawai.
Sebenarnya, metode terapi kelompok hampir sama dengan metode terapi individu, namun yang membedakannya hanyalah pendekatannya. Terapi individu melakukan pendekatan secara individu melalui konseling, sedangkan terapi kelompok melakukan pendekatan dengan menggunakan kelompok sebagai media penyembuhan dan kemudian dilakukan terapi dengan pembimbing atau didampingi oleh seorang atau satu tim pekerja sosial.

Terbentuknya Kelompok
Proses terbentuknya kelompok dapat melalui 5 tahapan, yaitu: tahap afiliasi, tahap kekuasaan dan kontrol, keintiman, perbedaan, dan pemisahan. Tahap afiliasi adalah tahap dimana para anggota masih menjaga jarak terhadap anggota lainnya, mencoba melakukan interaksi namun masih agak tertutup. Tahap kekuasaan dan kontrol adalah tahap dimana para anggota mulai memiliki perasaan untuk menguasai kelompok, mengatur dan menduduki jabatan pemimpin di dalam kelompok, melakukan pertahanan diri serta melakukan mengontrolan (pengendalian) agar mereka dapat diterima dalam kelompok. Tahap keintiman adalah tahap dimana para anggota kelompok sudah mulai saling terbuka sesama anggota lainnya. Disini, hubungan antar anggota terlihat seperti hubungan di dalam keluarga. Dimana pemimpin layaknya orangtua, dan para anggota terlihat seperti hubungan saudara kandung. Para anggota merasa bebas mengekspresikan usaha-usaha perubahan masalah personal dalam kelompok. Tahap perbedaan, dilalui dengan pembuatan keputusan secara objektif, tidak lagi dengan dorongan-dorongan emosional, para anggota lebih kepada menghargai perbedaan masing-masing anggota, komunikasi dan kebebasan anggota sudah mulai meningkat. Dan tahap terakhir yaitu tahap pemisah. Tahap pemisah adalah tahap pengakhiran dalam kelompok, sering disebut dengan terminasi kelompok, biasanya pada tahap ini tujuan kelompok telah tercapai. Namun, kebanyakan para anggota merasa enggan untuk berpisah karena sesama anggota kelompok sudah merasa keakraban yang kuat.

Proses Terapi Kelompok
Dalam merencanakan dan mengimplementasikan metode terapi kelompok tidak terlalu berbeda dengan tahap-tahap praktek pekerjaan sosial pada umumnya. Menurut Zastrow, proses terapi kelompok dapat dilalui dengan tahapan-tahapan seperti : intake, assesmen dan intervensi, penyeleksian, pengembangan kelompok, evaluasi dan terminasi.
1.      Tahap Intake
Tahap Intake adalah tahap yang diawali dengan adanya pengakuan mengenai masalah spesifik yang mungkin dapat dipecahkan melalui pendekatan kelompok. Permasalahn tersebut dapat diperoleh melalui pengakuan dari diri klien sendiri atau dari hasil penelaahan situasi oleh pekerja sosial. Tahap ini disebut dengan tahapan kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Dalam tahapan ini dilakukan perumuskan persetujuan dan komitmen antara pekerja sosial dengan klien untuk melakukan kegiatan-kegiatan perubahan tingkah laku melalui kelompok.

2.      Tahap Assesmen dan Perencanaan Intervensi
Dalam tahapan ini, pekerja sosial bersama dengan anggota kelompok mengidentifikasi permasalahan, tujuan-tujuan dan merencanakan tindakan-tindakan pemecahan masalah dalam kelompok tersebut.
3.      Tahap Penyeleksian Anggota
Dalam tahap penyeleksian anggota, sebaiknya didasarkan pada pertimbangan bahwa orang yang akan masuk ke dalam anggota kelompok harus mampu memberikan kontribusi kepada kelompok. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial perlu menjadi pertimbangan dalam tahap penyeleksian anggota.

4.      Tahap Pengembangan Kelompok
Pada tahap ini akan muncul norma-norma, harapan-harapan, nilai-nilai dan tujuan-tujuan kelompok yang akan mempengaruhi serat dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas sarta relasi-relasi yang berkembang dalam kelompok.

5.      Tahap Evaluasi dan Terminasi
Berbicara tentang evaluasi, juga harus berbicara tentang monitoring. Proses evaluasi tidak bisa dipisahkan dengan proses monitoring. Evaluasi adalah pengidentifikasian atau pengukuran terhadap proses dan hasil kegiatan kelompok secara menyeluruh. Sedangkan pemantauan proses dan keberhasilan kelompok yang dilakukan pada setiap fase dapat diistilahkan dengan monitoring. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring tersebut dilakukan lah tahap pengakhiran atau terminasi.

Sumber : Edi Suharto, Ph.D., Pekerjaan Sosial di Dunia Industri - Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). 2007. Bandung: Reflika Aditama.

Tugas sahabatku Nurul Husna

30 Januari 2013

Penanggulangangan Kemiskinan


Pendahuluan
Latar bekang
            Kehidupan social tradisi timur, termasuk Indonesia, senantiasa diwarnai nilai-nilai spiritualitas dan budaya luhur. Salah satunya adalah tercermin masyarakat, yaitu keluarga. kumpulan keluarga akan membentuk komunitas masyarakat, bangsa dan Negara. Bila ikatan kuat dan bahagia, maka dipastikan masyarakat dan bangsa tersebut akan kuat pula. Untuk itu, membangun hubungan harmonis antara orang tua dan anak dalam keluarga merupakan keharusan. Membangun kesetaraan, salang pengertian, saling membutuhkan, menghormati dan memahami peran masing-masing menjadi kunci keberhasilan keluarga. Sebaliknya, menyia-nyiakan dan apalagi menelantarkan keluarga merupakan tindakn tidak bertanggung jawab
            Bahwa sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat didalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh prilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Dengan kata lain seluruh nya tidak selalu ada di miliki masyrakat tersebut.
            Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Deskripsi masalah

Masalah kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun, realitasnya hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Pengetahuan  boleh semakin maju, dan negara-negar merdeka semakin banyak, dan negara-negara kaya semakin bertambah. Tetapi jumlah orang miskin dunia di dunia tidak kunjung berkurang. Begitupun di Indonesia, kemiskinan bahkan telah bertranformasi menjadi wajah terror yang menghantui Negara kita.
            Kemiskinan telah menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dulu hingga sekarang apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan masalah yang bersifat komplek dan banyak segi mulai dari politik, pengetahuan, moral, dan ekonomi masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan, pada hakekatnya merupakna salah satu mata rantai dari munculnya lingkatan kemiskinan.
 Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
  • Gambaran kekurangan materi, kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
  • Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
  • Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia
Pilihan-pilihan kebijakan
            Berbicara tentang pilihan pilihan kebijakan tentang penanggulanganan kemiskinan di negeri ini sungguh sudah banyak di keluarkan oleh pemerintah dan DPR kita di manapun dia bertugas. Dan disini ada beberapa program pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
Presiden mengatakan, untuk menurunkan kemiskinan, selama ini pemerintah telah memiliki program pemberian fasilitas dan bantuan pemerintah yang terbagi dalam tiga kluster, yakni[1]
1.   bantuan langsung masyarakat,
2.   PNPM mandiri,
3.   serta kredit usaha rakyat.

Enam program baru pada 2012 menjadi kluster keempat bantuan pemerintah adalah

1.      program rumah sangat murah,
2.      kendaraan angkutan umum murah,
3.      air bersih,
4.      listrik murah dan hemat,
5.      peningkatan kehidupan nelayan, dan
6.      peningkatan masyarakat pinggir perkotaan.

UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penangulangan Bencana
UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Kesimpulan dan rekumendasi
Kesimpulan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global.
Rekumendasi
UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat  undang-undang ini Salah satu alternatif solusi penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp32 triliun[2]. Besarnya potensi zakat sesungguhnya bisa menggantikan hutang luar negari. Zakat adalah salah satu penaggulangngan kemiskinan bila dekelola dengan baik. 



Istilah
-          Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan[3].
-          Kemiskinan di artikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan tarap kehidupa kelompok dan juga tidak mampu memamfaatkan tenaga mental maupun pisiknya dalam kelompok tersebut.[4]
-          Kemiskinan didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).
-          Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001).
Paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan[5], yaitu :
a)      kemiskianan absolut, kemiskianan relative dan kemiskianan subyektif. Kensep kemiskianan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkriet (a fixed yardstick). Ukuran itu lazimnya berorientesi pada kebutuhan dasar minimum anggota masyarakat(sandang, papan, dan pangan) masing-masing Negara mempunyai batas kemiskianan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang di pergunakan sebagai acuan memang berlainan.
b)      Konsep kemiskinan relative dirumuskan berdasarkan the idea of relative standatd, yaitu dengan memperhatiakn dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskianan semacam ini lazimnya di ukur berdasarkan pertimbangan (in terms of judment) anggota masyarakat tertentu, dengan berioriantasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep ini juga telah mendapat keritikan karna ukuran kelayakan ternyata baragam dan trus berubah-ubah.
c)      konsep kemiskinan supyektif dirumuskan berdasarkan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal a fixed yardstick, dan tidak memperhitungkan the idea of relative standatd. Kelompok yang menurut ukuran kita berada dibawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak mengganggap dirinya sendiri miskin(dan demikian pula sebaliknya). Oleh karena itu konsep semacam ini lebih tepat apabila dipergunakanuantuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.




[1] http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/22/165519-pemerintah-rilis-enam-program-baru-penanggulangan-kemiskinan
                [3] http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan
[4] Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar cet. 38 ,2005, PT Raja Grafindo persada, Jakarta hal 365.
[5] Sunyoto Usman Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat cet. IV September 2006. Pustaka Pelajar Jogyakarta hal : 124

26 Januari 2013

Hukum Mati Para Pelaku Kejahatan Berat


Para pendukung menganggap hukuman mati harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat. “Saat menjadi menteri, saya memerintahkan tembak mereka yang terlibat narkotika,“ kata mantan Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra.

Perdebatan soal hukuman mati kembali muncul terkait keputusan Pengadilan Bali, yang Selasa (22/01) lalu memvonis mati seorang nenek asal Inggris Lindsay Sandiford, 56 tahun, yang dinyatakan terbukti “secara sah dan meyakinkan“ bersalah menyelundupkan narkotika.

 Saat menjabat Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra mendorong eksekusi mati. Yusril Ihza Mahendra adalah Menteri Hukum Indonesia tahun 1999 hingga 2004. Dia adalah menteri pertama era reformasi yang mengirim terpidana mati ke hadapan regu tembak.

Awal 2013, Yusril mendesak Jaksa Agung agar segera melaksanakan eksekusi atas delapan orang yang sudah inkrah divonis mati. Inilah cuplikan wawancara Deutsche Welle dengan Yusril Ihza Mahendra.

Deutsche Welle:

Kenapa Anda mendukung hukuman mati?

Yusril Ihza Mahendra:

Saya menganggap sebuah kejahatan yang sangat serius dan membawa dampak luas bagi kehidupan bangsa dan negara, tidak dapat ditolerir. Ancaman narkotika bagi bangsa dan negara ini sangat serius, karena bisa menghancurkan masa depan generasi muda, dan ini terkait kejahatan terorganisir internasional. Karena itu saya setuju hukuman mati bagi mereka yang mengedarkan, tapi tidak bagi para pemakai.

Deustche Welle:

Jenis kejahatan apa yang menurut Anda harus dihukum mati?

Yusril Ihza Mahendra:
Narkotika dan kejahatan melawan kemanusiaan seperti genosida, kejahatan perang, atau pembersihan etnik. Akhir tahun 70-an saya terlibat perdebatan dengan almarhum Mochtar Lubis (wartawan dan budayawan terkenal-red) ketika dia mendirikan gerakan Hapus Hukuman Mati (HATI). Debat itu muncul berbarengan dengan invasi Uni Soviet ke Afghanistan, dan saat itu Presiden Babrak Kamal (yang dijuluki boneka Kremlin-red) bertanggungjawab menyebabkan ratusan ribu rakyat Afghanistan terbunuh secara kejam. Saya bilang kepada Mochtar Lubis: apakah orang seperti Babrak Kamal tidak pantas dihukum mati? Saya juga mendukung hukuman mati kepada Khmer Merah yang membantai tiga juta orang. Kalau ada orang yang membantai jutaan orang, kenapa kita keberatan mengeksekusi mati satu orang yang menjadi otak pembantaian?

Deutsche Welle:

Mereka yang anti, menganggap hukuman mati terbukti tidak efektif. Eropa yang tidak menerapkan hukuman mati tingkat kejahatannya rendah, sebaliknya negara seperti Indonesia yang menerapkan hukuman mati, tingkat kejahatannya sangat tinggi?

Yusril Ihza Mahendra:

Sampai matipun, kita tidak akan pernah bisa sependapat. Secara filosofis dan sosiologis sudah berbeda. Ini adalah soal sependapat atau tidak sependapat. Kalau Anda kumpulkan seratus filsuf berdebat soal ini, maka barangkali 50 orang akan menganggap hukuman mati perlu, sementara yang lain tidak. Maka untuk apa diperdebatkan?

Deutsche Welle:

Tapi di luar keyakinan filosofis, apakah ada fakta yang bisa lebih meyakinkan bahwa hukuman mati terbukti menciptakan efek jera?

Yusril Ihza Mahendra:

Nggak ada urusan dengan jera atau tidak jera… Tidak ada teori pemidanaan apapun yang akan membuat orang jera, dan apakah jera adalah tujuan pemidanaan? Jadi perbedaan filosofi itu tidak bisa dikompromikan.

Deutsche Welle:

Kita tahu, pengadilan di Indonesia sering menghasilkan vonis yang tidak adil. Kalau terpidana sudah terlanjur dihukum mati dan belakangan terbukti tidak bersalah, lantas bagaimana?

Yusril Ihza Mahendra:

Proses itu (hukuman mati-red) melewati berbagai tingkat. Selain itu, tidak ada pengadilan yang memuaskan semua orang. Sebagai advokat saya juga sering tidak puas dengan keputusan pengadilan (belakangan Yusril kembali aktif menjadi pengacara-red). Jadi mau bilang apa lagi? Di manapun begitu. Kalau Anda lihat sejarah, setelah Perang Dunia II, para pemenang mengadili Jerman, Italia dan Jepang. Apa bisa orang yang menang perang mengadili yang kalah? Hehe… dunia ini penuh dengan ketidakadilan…saya sebetulnya malas berdebat soal ini. Saya hanya mengatakan ini soal pilihan, meski dalam konteks Indonesia hukuman mati itu perlu.

Deutsche Welle:

Kenapa begitu?

Yusril Ihza Mahendra:

Di zaman saya menjadi Menteri Hukum, saya tembak orang-orang yang terlibat narkotika. Ada beberapa yang sudah divonis mati meminta grasi kepada Presiden dan lalu ditolak, keputusan inkrah. Kemudian saya koordinasikan, lalu tembak.

Deutsce Welle:

Ada berapa orang?

Yusril Ihza Mahendra:

Sekitar 8 orang (Data KONTRAS menyebut 6 orang yang dieksekusi mati pada masa Yusril menjabat Menteri Hukum-red).

Deutsche Welle:

Bagaimana perasaan Anda ketika eksekusi dilaksanakan?

Yusril Ihza Mahendra:

Sebagai pribadi saya sedih. Tapi kalau melihat dampak kejahatan yang mereka lakukan, saya memang harus mengambil keputusan seperti itu.

Tangal 24.01.2013
Penulis Andy budiman 
editor Ziphora Robin



Saya setuju dengan pak Yusril Ihza Mahendra mengenai hukuman mati bagi para pelaku kejahatan berat (khususnya kasus narkotika dan koruptor), karena para kejahatan berat tersebut ini merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Residivis pelanggar hukum berat tetap perlu mendapatkan hukuman mati. saya menilai hukuman mati sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang memiliki dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.

Banyak Kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri mestinya dalam memberikan hukuman memberikan pesan efek jera. Hukuman mati itu bisa dijatuhkan dengan persyaratan yang ketat pula.
Hukuman mati dapat dijatuhkan dengan syarat penjahat yang sudah pernah dipenjara mengulangi kejahatannya. Hal itu berlaku juga untuk bandar narkoba dan koruptor sebab masalah yang menyangkut narkoba dan korupsi termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang wajib diberantas. Bukan berarti setiap koruptor dan bandar narkoba itu dihukum mati, kan sudah ada kriteria pidana mati.

Dan kata pak Prof Dr Denny Indrayana :  Hukuman mati hingga kini masih menjadi perdebatan yang tak pernah selesai. Di Indonesia, hukuman mati sebenarnya tidak bertentangan atau menyalahi UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pun mengesahkan (http://nasional.kompas.com/read/2012/09/21/19582759/Denny.Indrayana.Hukuman.Mati.Tak.Menyalahi.UUD.45)

Karena itu, menurut Wamenkumham Prof Dr Denny Indrayana, pada dasarnya tidak ada persoalan hukum berkaitan dengan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Pada pasal dan ayat UU Tipikor sebenarnya sudah tercantum mengenai hukuman mati yang bisa diterapkan terutama bagi yang telah melakukan tindakan merugikan negara.
Meski begitu, ada syarat-syarat tertentu bagi koruptor hingga ia bisa dikenai hukuman mati. Antara lain, jika melakukan korupsi pada saat terjadi bencana, korupsi saat negara sedang dilanda krisis ekonomi, atau seorang residivis dalam arti telah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang.